GROBOGAN – Bupati Grobogan Sri Sumarni menyampaikan, pada musim tanam satu (MT-1) ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satunya, terkait dengan masih belum optimalnya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi. Khususnya untuk jenis NPK (tersisa 10.518 ton) dan ZA (tersisa 6.476 ton) sampai dengan November ini. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Grobogan mencukupi.
“Jangan sampai terdengar lagi informasi bahwa pupuk langka. Padahal secara faktual di lapangan, pasokan pupuk tersedia, tetapi ada masalah pendistribusian di tingkat distributor dan KPL atau pengecer,” tegasnya saat memimpin rakor pengawasan pupuk bersubsidi, Rabu (1/12/2021).
Untuk itu Sri Sumarni meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan segera melakukan koordinasi dengan Distributor dan KPL (Kios Pupuk Lengkap) untuk memastikan distribusi dan penyaluran pupuk segera dapat direalisasikan sesuai dengan alokasi kebutuhan.
Permasalahan lain adalah kaitan dengan penggunaan Kartu Tani. Sri Sumarni mengatakan, ia sudah menginstruksikan Dinas Pertanian untuk menggerakkan para penyuluh dalam menyosialisasikan penggunaan kartu tani agar petani bisa menggunakan dan memanfaatkannya dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Di samping itu, bupati juga meminta dukungan penuh dari BRI untuk menyukseskan penggunaan kartu tani di Kabupaten Grobogan. Ia meminta kendala-kendala teknis yang sering dihadapi baik dari sisi aplikasi, kendala sinyal maupun mesin Electronic Data Capture (EDC) dalam proses penebusan pupuk dapat segera diatasi.
“Dengan upaya ini diharapkan dapat menurunkan gejolak masyarakat dalam penebusan pupuk sehingga produktivitas petani tidak terganggu,” cetus mantan Ketua DPRD Grobogan itu, dikutip jatengprov.go.id.
Bupati juga meminta agar Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Grobogan supaya melakukan pengawasan terhadap penyediaan, alokasi serta distribusi pupuk dari produsen sampai ke tangan petani. Melalui koordinasi yang baik antar anggota tim KP3 yang ada di tingkat kabupaten maupun kecamatan dengan para distributor serta produsen, maka terdapat jaminan ketersediaan pupuk yang cukup sesuai kebutuhan bagi para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.
“Sinergi semua pihak diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi untuk mengurangi praktik penyimpangan yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian Grobogan Sunanto menambahkan, alokasi pupuk bersubsidi yang didapat tahun 2021 ini dinilai mencukupi hingga akhir tahun. Untuk pupuk jenis urea alokasinya sebanyak 54.690 ton, Kemudian SP-36 (2.088 ton), ZA (21.000 ton), NPK (41.497 ton), POG (16.485 ton), POC (2.250 liter).
Data hingga akhir Oktober, untuk pupuk jenis urea baru terserap sebanyak 42.010 ton atau 76,82 persen. Kemudian SP-36 terserap 1.436 ton (68,79 persen), ZA 16.923 (80,59 persen), NPK 30.455 ton (73,39 persen), POG 12.408 ton (75,27 persen), POC 389 liter (12,85 persen).
“Dengan data ini, maka kita perkirakan kebutuhan pupuk hingga akhir tahun ini masih mencukupi,” tambahnya. (*/cr)
