oleh

Pemdakab Bogor Tingkatkan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Pembangunan Desa

SIN.CO.ID- Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemdakab) Bogor bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa untuk para Kepala desa (Kades) dan Camat, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Jumat (19/5/2023).

Tujuan Workshop tersebut untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.

Mewakili Plt Bupati Bogor, Aspem Kesra Kabupaten Bogor Hadijana menjelaskan, saat ini desa telah diberikan kewenangan yang cukup banyak, diiringi sumber pembiayaannya yang sangat besar. Dengan harapan berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodir serta mengatasi masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Serta meminimalisir kesenjangan antar wilayah, sehingga kualitas hidup kesejahteraan desa dapat meningkat.

Baca Juga  PERTAHANAN: Brigjen Antoninho: Sinergitas TNI AD - KEMENDAGRI adalah Harga Mati

“Tentunya perlu SDM yang kompeten dan berintegritas untuk mengelola kewenangan dana yang demikian besar. Untuk itu workshop ini menjadi penting agar para pemangku kepentingan paham akan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang efektif dan efisien,” katanya.

Ia menerangkan, workshop ini juga untuk menjawab tantangan serta strategi mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa, serta menyatukan persepsi akan pengelolaan desa yang akuntabel, untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Baca Juga  Kemendikbud dan DPR Bahas Program Pendidikan 2021

“Pengelolaan keuangan desa harus tertib dan disiplin, untuk itu para kades agar berperan aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dan aktif berkoordinasi dengan dinas terkait,” ucapnya.

Hadijana juga menyampaikan pesan dari Plt Bupati, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar mengawal kegiatan di desa baik yang berhubungan dengan keuangan maupun non keuangan, lakukan asistensi bila perlu.

Baca Juga  Perusahaan di Jawa Barat Wajib Vaksin Para Tenaga Kerja

“Camat agar memantau dan mendampingi, Inspektorat agar pemeriksaan desa lebih cermat dan mendalam. Dengan harapan pengelolaan keuangan dan pembangunan pedesaan di Kabupaten Bogor akan semakin profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Turut hadir Anggota DPD RI, Kepala Badan Pengembangan Dan Informasi Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra) Kabupaten Bogor, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kades. (RLS)

News Feed