JABAR.SIN.CO.ID — Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, yang berada di tengah badan jalan menuai keluhan masyarakat. Kekhawatiran warga terutama berkaitan dengan potensi kemacetan dan keselamatan pengguna jalan.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar proses pembangunan tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan terhadap aktivitas masyarakat.
Farhan mengakui dampak kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan memang telah diperkirakan sejak awal. Karena itu, koordinasi dilakukan untuk mencari langkah yang dapat meminimalkan kepadatan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan saat ditemui usai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026).
Meski menimbulkan gangguan lalu lintas, Farhan memastikan kondisi tersebut bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pembangunan halte diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal sekitar dua pekan.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Perhatian
Terkait desain halte yang berada di tengah badan jalan dan tidak dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO), Farhan menjelaskan bahwa keterbatasan ruang menjadi salah satu pertimbangan dalam desain pembangunan.
Menurutnya, kondisi lebar jalan dan trotoar yang tersedia tidak memungkinkan pembangunan JPO di lokasi tersebut.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Meski demikian, Farhan menegaskan aspek keselamatan tetap menjadi perhatian Pemkot Bandung. Pengawasan akan dilakukan terhadap perkembangan pembangunan, termasuk dampaknya bagi pengguna jalan dan kelompok rentan.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Farhan juga menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas, untuk memastikan aspek teknis pembangunan BRT berjalan sesuai standar.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Sementara terkait kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte, Farhan mengatakan opsi tersebut belum memungkinkan karena infrastruktur pendukung, termasuk trotoar, telah selesai dibangun.
“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.
Ada 28 Halte di Koridor Utama
Farhan mengungkapkan, halte yang dibangun di tengah jalan tidak hanya berada di kawasan Cicadas. Secara keseluruhan terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau berada di tengah jalan.
“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.
Menurut Farhan, salah satu persoalan yang saat ini muncul di tengah masyarakat adalah minimnya informasi mengenai tahapan pembangunan BRT. Untuk itu, ia meminta pengelola BRT meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujar Farhan.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai tahapan pembangunan, potensi dampak lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama pekerjaan berlangsung.
“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Dishub Siapkan Pengaturan Lalu Lintas
Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Farhan memastikan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas selama pembangunan berlangsung.
Ia mengakui kemacetan sulit sepenuhnya dihindari ketika pekerjaan konstruksi dilakukan di ruang jalan. Namun, dampaknya akan ditekan melalui rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di sejumlah titik rawan kepadatan.
“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.
Pengaturan lalu lintas akan dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan menempatkan petugas pada titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkasnya.
